Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencapai tonggak sejarah dengan menyelesaikan draf perjanjian slotgacor bersejarah untuk mengatasi pandemi di masa depan setelah tiga tahun negosiasi intensif. Pada 16 April 2025, 194 negara anggota WHO sepakat pada rancangan perjanjian yang akan diajukan ke Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) untuk pengambilan keputusan pada Mei 20251237.
Latar Belakang dan Tujuan Perjanjian
Perjanjian ini lahir sebagai respons atas kekacauan dan ketidaksiapan global yang terungkap selama pandemi COVID-19. Tujuan utamanya adalah membangun sistem respons global yang lebih terkoordinasi, adil, dan efektif dalam pencegahan serta penanganan pandemi di masa mendatang. Perjanjian ini memetakan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi internasional, memperluas akses data terkait patogen, serta membentuk sistem pembagian manfaat yang adil dari data dan sumber daya kesehatan137.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menekankan bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa multilateralisme masih hidup dan efektif, meskipun dunia saat ini mengalami polarisasi yang tajam. Ia menegaskan bahwa negara-negara masih dapat bekerja sama untuk menemukan kesamaan dan menghadapi ancaman global secara kolektif127.
Isi dan Poin Penting Perjanjian
Transfer Teknologi dan Kesetaraan Akses
Salah satu isu paling krusial dalam perjanjian ini adalah mekanisme transfer teknologi medis ke negara-negara berkembang. Selama pandemi COVID-19, negara-negara berkembang mengkritik negara-negara maju yang menimbun vaksin dan alat tes, sementara negara-negara dengan industri farmasi besar menolak kewajiban transfer teknologi secara paksa. Dalam perjanjian ini, transfer teknologi diatur agar diberikan insentif melalui peraturan, perjanjian lisensi, dan dukungan pembiayaan yang menguntungkan, dengan ketentuan bahwa transfer tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait135.
Sistem Akses Patogen dan Pembagian Manfaat (PABS)
Perjanjian juga mengusulkan sistem akses patogen dan pembagian manfaat (Pathogen Access and Benefit-Sharing System/PABS) yang memungkinkan akses cepat dan transparan terhadap data patogen baru. Sistem ini bertujuan mempercepat pengembangan vaksin, terapi, dan diagnostik oleh para ilmuwan dan perusahaan farmasi, serta memastikan manfaatnya dapat dibagi secara adil di seluruh dunia345.
Pendekatan One Health
Pendekatan One Health menjadi bagian integral dari perjanjian, menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Strategi ini diharapkan dapat mencegah munculnya pandemi dengan memantau dan mengelola risiko kesehatan lintas sektor secara terpadu. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup pembentukan rantai pasokan global dan jaringan logistik yang lebih kuat untuk menghadapi krisis kesehatan137.
Kedaulatan Negara dan Penanganan Kesehatan Nasional
Perjanjian ini secara tegas menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dalam menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Tidak ada klausul yang memberikan wewenang kepada WHO untuk mengatur kebijakan nasional seperti mandat vaksinasi, karantina wilayah, atau pembatasan perjalanan. Hal ini penting untuk melawan disinformasi yang sempat beredar bahwa WHO akan mencampuri kedaulatan negara anggota1.
Ketersediaan Obat dan Vaksin
Dalam perjanjian juga disepakati bahwa negara-negara anggota harus memastikan ketersediaan obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan terkait pandemi secara merata di seluruh dunia. Produsen yang berpartisipasi diwajibkan mengalokasikan 10 persen dari produksi vaksin, terapi, dan diagnostik kepada WHO, serta 10 persen lainnya dipasok dengan harga terjangkau untuk negara-negara yang membutuhkan5.
Proses dan Tantangan Negosiasi
Negosiasi perjanjian ini berlangsung selama tiga tahun dan melibatkan diskusi mendalam mengenai 37 pasal yang mencakup berbagai aspek penanganan pandemi. Proses ini dilakukan melalui Badan Perundingan Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Body/INB), yang memberikan ruang bagi setiap negara anggota WHO untuk memberikan masukan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya, terutama dalam isu strategis seperti sistem surveilans, transfer teknologi, dan kesetaraan akses18.
Sebelumnya, Direktur Jenderal WHO sempat mengingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum akan menjadi peluang yang terlewatkan dan sulit dimaafkan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, kompromi menjadi kunci agar semua pihak bisa mendapatkan hasil yang saling menguntungkan6.
Signifikansi dan Harapan ke Depan
Perjanjian ini merupakan kesepakatan internasional kedua yang mengikat dalam sejarah WHO setelah Perjanjian Pengendalian Tembakau tahun 2003. Dengan adanya perjanjian ini, dunia diharapkan dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi pandemi berikutnya, menghindari kekacauan dan persaingan sumber daya yang terjadi selama pandemi COVID-19.
Direktur Jenderal WHO menyatakan bahwa perjanjian ini adalah langkah besar menuju dunia yang lebih sehat dan aman, serta bukti bahwa negara-negara dapat bersatu dan bekerja sama menghadapi ancaman global bersama-sama357.
Kesimpulannya, perjanjian pandemi yang baru disepakati oleh 194 negara anggota WHO ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem global yang lebih kuat dan adil untuk mencegah dan mengatasi pandemi di masa depan. Dengan penekanan pada kolaborasi, transfer teknologi yang adil, akses data, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, perjanjian ini diharapkan mampu mengubah cara dunia merespons krisis kesehatan global berikutnya.